1.
Perdagangan
Berjangka Komoditi yang
selanjutnya
disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan
jual beli Komoditi
dengan
penarikan Margin dan
dengan penyelesaian kemudian
berdasarkan
Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2.
Komoditi adalah semua
barang, jasa, hak
dan
kepentingan
lainnya, dan setiap
derivatif dari
Komoditi, yang dapat
diperdagangkan dan menjadi
subjek
Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya
3.
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
yang selanjutnya disebut
Bappebti adalah lembaga
pemerintah
yang tugas pokoknya melakukan
pembinaan,
pengaturan,
pengembangan, dan
pengawasan Perdagangan Berjangka.
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
yang selanjutnya disebut
Bappebti adalah lembaga
pemerintah
yang tugas pokoknya melakukan
pembinaan,
pengaturan,
pengembangan, dan
pengawasan Perdagangan Berjangka.
4.
Bursa
Berjangka adalah badan
usaha yang
menyelenggarak
an dan menyediakan
sistem dan/atau
sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan
Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
5.
Kontrak
Berjangka adalah suatu
bentuk kontrak
standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan
penyelesaian
kemudian sebagaimana ditetapkan
di
dalam kontrak yang
diperdagangkan di Bursa
Berjangka.
6.
Kontrak
Derivatif adalah kontrak
yang nilai dan
harganya b
ergantung pada subjek Komoditi.
7.
Kontrak
Derivatif Syariah adalah
kontrak derivatif
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
8.
Opsi adalah kontrak
yang memberikan hak
kepada
pembeli untuk membeli
atau menjual Kontrak
Berjangka atau Komoditi
tertentu pada tingkat
harga,
jumlah, dan jangka
waktu tertentu yang
telah
ditetapkan
terlebih dahulu dengan
membayar
sejumlah premi.
9.
Lembaga Kliring dan
Penjaminan Berjangka yang
selanjutnya disebut
Lembaga
Kliring Berjangka adalah
badan usaha yang
menyelenggarakan dan
menyediakan
sistem dan/atau sarana
untuk
pelaksanaan
kliring dan penjam
inan
penyelesaian
transaksi Perdagangan Berjangka.
10.
Sistem
Perdagangan Alternatif adalah
sistem
perdagangan yang berkaitan
dengan jual beli
Kontrak
Derivatif
selain Kontrak Berjangka
dan Kontrak
Derivatif
Syariah, yang dilakukan
di luar Bursa
Berjangka,
secara bilateral dengan
penarikan Margin
yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
11.
Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif
adalah
Pedagang
Berjangka yang merupakan
Anggota Kliring
Berjangka yang melakukan
kegiatan jual beli
Kontrak
Derivatif
selain Kontrak Berjangka
dan Kontrak
Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam
Sistem Perdagangan Alternatif.
12.
Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif adalah Pialang
Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka
yang melakukan kegiatan
j
ual beli Kontrak
Derivatif
selain Kontrak Berjangka
dan Kontrak Derivatif
Syariah, atas amanat
Nasabah dalam Sistem
Perdagangan Alternatif.
13.
Pihak adalah orang
perseorangan, koperasi,
badan
usaha lain, badan
usaha bersama, asosiasi,
atau
kelompok orang perseorangan
, dan/atau perusahaan
yang terorganisasi.
14.
Afiliasi adalah:
a.
hubungan
keluarga karena perkawinan dan
keturunan sampai dengan
derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal;
b.
hubungan antara Pihak
dan pegawai, direktur
atau komisaris, dari Pihak tersebut;
c.
hubungan
antara dua perusahaan yang
mempunyai satu anggota
direksi atau lebih
atau
anggota dewan komisaris yang sama;
d.
hubungan antara perusahaan
dan Pihak, baik
langsung
maupun tidak langsung, yang
mengendalikan
atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;
e.
hubungan
antara dua perusahaan yang
dikendalikan,
baik langsung maupun
tidak
langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.
hubungan
antara perusahaan
dan pemegang
saham utama.
15.
Anggota Bursa Berjangka
adalah Pihak yang
mempu
nyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau
sarana Bursa Berjangka
dan hak untuk
melakukan
transaksi
Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif
lainnya sesuai
dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
16.
Anggota Lemba
ga Kliring dan
Penjaminan Berjangka
yang selanjutnya disebut
Anggota Kliring Berjangka
adalah Anggota Bursa
Berjangka yang mendapat
hak
untuk
menggunakan sistem dan/atau sarana
Lembaga Kliring Berjangka
dan mendapat hak
dari
Lembaga Kliring Berjangka
untuk
melakukan
kliring
dan
mendapatkan penjaminan dalam
rangka
penyelesaian
transaksi
Kontrak
Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya
.
17.
Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
18.
Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
19.
Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
20.
Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
21.
Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
22.
Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
23.
Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.
24.
Margin adalah sejumlah
uang atau surat
berharga
yang harus ditempatkan
oleh Nasabah pada
Pialang
Berjangka,
Pialang Berjangka pada
Anggota Kliring
Berjangka, atau Anggota
Kliring Berjangka pada
Lembaga
Kliring Berjangka untuk
menjamin
pelaksanaan
transaksi
Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
25.
Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2.
Ketentuan Pasal 2
diubah sehingga berbunyi
sebagai
berikut:
Pasal 2
(1)
Menteri
menetapkan kebijakan umum
di bidang
Perdagangan Berjangka.
(2)
Kebijakan
umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
3.
Ketentuan Pasal 3
diubah sehingga berbunyi
sebagai
berikut:
Pasal 3
Komoditi yang dapat
dijadikan subjek Kontrak
Berjangka,
Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif
lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
4.
Ketentuan Pasal 4
ayat (1) dan
ayat (3) diubah
sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1)
Pengaturan,
pengembangan, pembinaan, dan
pengawasan
sehari-hari kegiatan Perdagangan
Berjangka dila
kukan oleh Bappebti.
(2)
Bappebti berada di
bawah dan bertanggung
jawab
kepada Menteri.
(3)
Susunan dan kedudukan
organisasi Bappebti diatur
dengan Peraturan Presiden.
5.
Ketentuan Pasal 5
diubah sehingga berbunyi
sebagai
berikut:
Pasal 5
Pengaturan,
pengembangan,
pembinaan, dan pengawasan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1), dilakukan
dengan tujuan:
a.
mewujudkan kegiatan Perdagangan
Berjangka yang
teratur, wajar, efisien,
efektif, dan transparan
serta
dalam suasana persaingan yang sehat;
b.
melindungi
kepentingan semua Pihak
dalam
Perdagangan Berjangka; dan
c.
mewujudkan
kegiatan Perdagangan Berjangka
sebagai
sarana
pengelolaan risiko harga
dan pembentukan
harga yang transparan.
6.
Ketentuan Pasal 6
diubah sehingga berbunyi
sebagai
berikut:
Pasal 6
Untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang:
a. membuat pedoman
teknis mengenai mekanisme
Perdagangan Berjangka;
b.
memberikan:
1.
izin usaha kepada
Bursa Berjangka, Lembaga
Kliring Berjangka
, Pialang Berjangka,
Penasihat
Berjangka, dan Pe
ngelola Sentra Dana Berjangka;
2.
persetujuan
pembukaan kantor cabang
Pialang
Berjangka;
3.
izinkepada
orang perseorangan untuk
menjadi
Wakil Pialang Berjangka, Wakil
Penasihat
Berjangka, dan Wakil
Pengelola Sentra Dana
Berjangka;
4.
sertifikat
pendaftaran
kepada Pedagang
Berjangka;
5.
persetujuan
kepada Pialang Berjangka
dalam
negeri untuk menyalurkan
amanat Nasabah
dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;
6.
persetujuan
kepada bank berdasarkan
rekomendasi Bank Indonesia
untuk menyimpan
dana Nasabah, Dana
Kompensasi, dan dana
jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak
Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau
Kontrak
Derivatif lainnya serta
untuk
pembentukan Sentra Dana Berjangka;
7.
persetujuan
kepada Bursa Berjangka
untuk
melakukan
kegiatan penyelenggaraan pasar
fisik
komoditi
terorganisasi;
8.
persetujuan
kepada Lembaga Kliring
Berjangka
untuk
melakukan kegiatan kliring dan
penjaminan
penyelesaian transaksi di
pasar fisik
komoditi
terorganisasi; dan
9.
persetujuan
kepada Pedagang Berjangka
dan
Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual
beli
Kontrak
Derivatif selain Kontrak
Berjangka
dan Kontrak Derivatif Syariah dalam
penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
c.
menetapkan
daftar surat berharga
alas hak (
document
of title
) yang dipergunakan dalam
penyelesaian
transaksi dalam Perdagangan Berjangka;
d.
menetapkan
daftar Bursa Berjangka
luar negeri dan
Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
e.
melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki
izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau
sertifikat pendaftaran;
f.
menunjuk pihak lain
untuk melakukan pemeriksaan
tertentu dalam rangka
pelaksanaan wewenang
Bappebti sebagaimana di
maksud pada huruf e;
g.
memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap
setiap Pihak yang
diduga melakukan pelanggaran
terhadap
ketentuan Undang-
Undang ini dan/atau
peraturan pelaksanaannya;
h.
menyetujui
peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka
dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk
perubahannya;
i.
memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka,
Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif
lainnya yang akan
digunakan sebagai dasar
jual beli
Komoditi di Bursa
Berjangka dan/atau Sistem
Per
dagangan
Alternatif, sesuai dengan
persyaratan
yang telah ditentukan;
j.
menetapkan
persyaratan dan tata
cara pencalonan
dan memberhentikan untuk sementara waktu
anggota
dewan komisaris dan/atau
direksi serta menunjuk
manajemen
sementara Bursa Berjangka
d
an Lembaga
Kliring
Berjangka, sampai dengan
terpilihnya anggota
dewan komisaris dan/atau
anggota direksi yang
baru
oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
k.
menetapkan
persyaratan keuangan minimum
dan
kewajiban
pelaporan bagi Pihak
yang memiliki izin
usaha
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya;
l.
menetapkan
batas jumlah maksimum
dan batas
jumlah wajib lapor
posisi terbuka Kontrak
Berjangka,
Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif
lainnya yang dapat
dimiliki atau dikuasai
oleh setiap
Pihak;
m. mengarahkan Bursa
Berjangka dan Lembaga
Kliring
Berjangka untuk mengambil
langkah
-langkah yang
dianggap perlu, apabila
diyakini akan terjadi
keadaan
yang
mengakibatkan tidak wajarnya
perkembangan
harga di Bursa
Berjangka dan/
atau
terhambatnya
pelaksanaan
Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
n.
mewajibkan
setiap Pihak untuk
menghentikan
dan/atau
memperbaiki
iklan atau kegiatan
promosi
yang
menyesatkan
dan/atau merugikan
berkaitan
den
gan
Perdagangan Berjangka dan
mengganti
kerugian
sebagai akibat
yang timbul dari
iklan atau
kegiatan
promosi dimaksud baik
secara langsung
maupun tidak langsung;
o.
menetapkan
ketentuan tentang dana
Nasabah yang
berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
p.
memeriksa
keberatan yang diajukan
oleh suatu Pihak
terhadap
keputusan Bursa Berjangka
atau Lembaga
Kliring
Berjangka serta memutuskan untuk
menguatkan atau membatalkannya;

0 comments:
Post a Comment